Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, struktur perusahaan di Indonesia menjadi lebih fleksibel. Kini, istilah “PT” tidak lagi selalu merujuk pada perusahaan besar dengan banyak pemegang saham. Hadirnya PT Perorangan memberikan nafas baru bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Namun, sering muncul pertanyaan: “Kapan saya cukup menggunakan PT Perorangan, dan kapan saya harus mendirikan PT Biasa (Persekutuan Modal)?”
Lewat artikel ini, kami akan membedah perbedaan mendalam keduanya serta memberikan indikator konkret kapan bisnis Anda sudah saatnya “naik kelas” dari PT Perorangan ke PT Biasa.
Table of Contents
Dua Jenis PT di Indonesia Saat Ini
Secara umum ada 2 jenis perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, antara lain:
1. PT Perorangan (PT UMK)
Jenis ini dikhususkan untuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh satu orang saja. Tidak memerlukan akta notaris dan prosesnya sepenuhnya digital melalui Kemenkumham. Anda dapat membaca lebih lanjut Panduan Lengkap PT Perorangan 2026: Syarat & Cara Daftarnya.
2. PT Persekutuan Modal (PT Biasa)
Ini adalah bentuk PT tradisional yang kita kenal. Wajib didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih, memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks (Direksi dan Komisaris), dan wajib menggunakan akta notaris.
Tabel Perbandingan PT Perorangan vs PT Biasa
| Fitur | PT Perorangan | PT Biasa (Persekutuan Modal) |
| Jumlah Pendiri | 1 Orang (WNI) | Minimal 2 Orang (WNI/WNA/Badan Hukum) |
| Akta Notaris | Tidak Perlu | Wajib Ada Akta Notaris |
| Modal Dasar | Berdasarkan keputusan pemilik | Kesepakatan para pendiri |
| Organ Perusahaan | Hanya Direktur (Pemilik tunggal) | Direksi, Komisaris, dan RUPS |
| Kriteria Usaha | Terbatas pada Mikro dan Kecil | Semua skala (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) |
| Biaya Pendirian | Sangat Terjangkau (hanya Rp50rb dikerjakan sendiri) | Jutaan Rupiah (Tergantung Biaya Notaris & Setoran Modal) |
Perbandingan Kewajiban Hukum dan Pelaporan
Selain perbedaan dari segi pendiri dan setoran modalnya, ada beberapa kewajiban yang berbeda, antara lain:
Kewajiban PT Perorangan: Relatif Sederhana
Sebagai pemilik PT Perorangan, Anda tidak perlu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewajiban utama Anda hanya melaporkan Laporan Keuangan secara elektronik ke Kemenkumham setiap 6 bulan sekali (per semester) agar status badan hukum Anda tetap aktif.
Kewajiban PT Biasa: Struktur Formal
PT Biasa memiliki aturan main yang ketat sesuai UU Perseroan Terbatas. Setiap keputusan strategis harus melalui RUPS, dan ada pengawasan dari Komisaris terhadap Direksi. Laporan tahunan juga harus disahkan dalam RUPS setiap tahunnya.
Kapan Sebaiknya Tetap di PT Perorangan?
Anda disarankan tetap menggunakan PT Perorangan jika:
- Bisnis dijalankan sendiri dan Anda ingin memegang kendali 100%.
- Omset tahunan masih di bawah Rp15 Miliar (Kriteria UMK).
- Ingin efisiensi biaya operasional dan administrasi hukum yang minim.
- Masih ingin menikmati fasilitas pajak PPh Final 0,5% UMKM.
Kapan Saatnya Upgrade ke PT Biasa?
Banyak pengusaha sukses yang memulai dari PT Perorangan dan kemudian bertransformasi. Berikut adalah indikator konkret Anda harus segera “naik kelas”:
1. Ingin Mengambil Investor (Pendanaan)
Jika ada pihak luar yang ingin menyuntikkan modal dan memiliki saham di perusahaan Anda, PT Perorangan wajib diubah menjadi PT Biasa karena pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu orang.
2. Menjalankan Bisnis dengan Partner
Ketika Anda memutuskan untuk berkolaborasi dengan rekan bisnis sebagai pendiri, struktur PT Biasa diperlukan untuk mengatur pembagian saham dan tanggung jawab secara legal di akta notaris.
3. Skala Usaha Melebihi Batas UMK
Jika omset bisnis Anda mulai melampaui Rp15 Miliar per tahun atau modal usaha melebihi Rp10 Miliar, secara hukum Anda sudah bukan lagi kriteria UMK dan harus menyesuaikan bentuk badan hukum Anda.
Cara Proses Upgrade
Proses ini disebut dengan Perubahan Status. Anda harus mendatangi Notaris untuk membuat Akta Perubahan dari PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal, kemudian didaftarkan kembali ke Kemenkumham.
Baca juga: PT Perorangan vs CV: Ini Perbandingan Pajak dan Biaya Pendiriannya
FAQ: PT Perorangan vs PT Biasa
Q: Apakah PT Perorangan bisa ikut tender pemerintah?
A: Bisa, selama nilai proyeknya sesuai dengan klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil. Untuk proyek skala besar, biasanya disyaratkan PT Biasa.
Q: Bisakah PT Perorangan memiliki karyawan?
A: Tentu saja bisa. Meskipun pemiliknya satu orang, PT Perorangan bebas memiliki karyawan sebanyak yang dibutuhkan.
Mulai dari Sederhana, Tumbuh Menjadi Besar Bersama Panrita Legal
Tidak perlu buru-buru mendirikan PT Biasa yang mahal jika bisnis Anda masih di tahap awal. Mulailah dengan PT Perorangan seharga Rp500 ribuan di Panrita Legal. Kami akan memastikan pondasi legalitas Anda kuat, sehingga saat saatnya “naik kelas” tiba, transisi bisnis Anda berjalan mulus tanpa kendala hukum.
[Mulai Dirikan PT Perorangan Anda – Konsultasi Gratis Sekarang]
Referensi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Bagian yang mengatur PT Perorangan). Sumber: DPR RI
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Mikro dan Kecil. Sumber: JDIH Setkab
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Sebagai rujukan utama PT Biasa). Sumber: Database Peraturan BPK
