Ringkasan Konten (Inti Sari) Memilih klasifikasi barang atau jasa yang tepat merupakan salah satu langkah paling krusial saat mengajukan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Jika Anda keliru memilih kelas, perlindungan hukum yang diperoleh menjadi tidak optimal, bahkan permohonan dapat tertolak atau tidak melindungi lini produk utama Anda. Lalu bagaimana cara menentukan […]
Mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham adalah langkah krusial untuk mengamankan hak eksklusif bisnis Anda. Namun, perlu diingat bahwa perlindungan hukum atas merek tidak bersifat seumur hidup secara otomatis tanpa pemeliharaan. Negara memberikan jangka waktu perlindungan tertentu yang wajib diperbarui secara berkala oleh pemilik merek. Lantas, berapa lama merek berlaku dan bagaimana
Membangun reputasi brand dan kredibilitas bisnis membutuhkan kerja keras, inovasi, serta investasi biaya yang tidak sedikit. Namun, tanpa adanya kepastian hukum, bisnis yang sukses sangat rentan menjadi sasaran peniruan atau pencurian identitas oleh kompetitor yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia, jalan utama untuk melindungi aset immaterial bisnis adalah dengan mengantongi perlindungan merek terdaftar secara resmi
Saat membeli suatu produk atau melihat logo sebuah perusahaan, Anda pasti sering melihat simbol huruf kecil tercetak di samping nama merek, seperti ™ (TM), ® (R), atau © (C). Bagi pemilik bisnis, mencantumkan simbol-simbol ini pada produk, etiket kemasan, maupun materi promosi dapat memberikan kesan profesional dan tepercaya. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan simbol-simbol tersebut
Banyak pelaku usaha dan kreator sering menyebut kalimat seperti “Saya mau mematenkan nama toko saya” atau “Saya ingin mematenkan logo bisnis saya.” Padahal dalam istilah legalitas Kekayaan Intelektual (HKI), penggunaan istilah tersebut kurang tepat. Nama toko dan logo dilindungi oleh Merek, karya seni atau program dilindungi oleh Hak Cipta, sedangkan teknologi atau fungsi alat dilindungi
Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan saat mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham adalah: Berapa lama pendaftaran merek hingga sertifikat resmi terbit? Secara umum, estimasi waktu merek terdaftar hingga terbit sertifikat memakan waktu sekitar 7 hingga 12 bulan, tergantung pada kelengkapan berkas serta ada atau tidaknya sanggahan dan usulan penolakan selama
Mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang atau jasa, merupakan langkah krusial untuk melindungi identitas bisnis Anda di Indonesia. Namun, bagi para pelaku usaha, sering timbul dilema saat hendak melipatgandakan perlindungan hukum ini: Apakah sebaiknya urus merek sendiri atau pakai jasa daftar merek dari konsultan profesional? Secara teknis, sistem pendaftaran merek berbasis online di
Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Agustus 2026, tarif resmi PNBP untuk pendaftaran merek ditetapkan sebesar Rp500.000 per kelas bagi kategori UMK (dengan surat rekomendasi) dan Rp2.800.000 per kelas untuk kategori Umum atau non-UMK. Pemahaman mendalam mengenai komponen biaya ini sangat penting untuk menyusun anggaran legalitas bisnis secara
Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, langkah pertama dan paling krusial yang wajib Anda lakukan adalah pengecekan merek (brand search). Mengajukan merek tanpa melakukan pengecekan ibarat membeli kucing dalam karung. Jika ternyata nama atau logo yang Anda ajukan sudah didaftarkan oleh orang lain pada jenis produk yang sama,
Memulai proses pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI membutuhkan ketelitian administrasi. Salah satu alasan utama mengapa permohonan pendaftaran merek tertunda atau terkena penolakan formalitas adalah ketidaklengkapan dokumen pendaftaran merek serta format etiket logo yang tidak sesuai. Agar proses permohonan Anda di portal merek.dgip.go.id berjalan lancar tanpa hambatan revisi, Panrita Legal coba
